Jakarta - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel.
Pembangunan gedung ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung penguatan sistem penegakan hukum berbasis elektronik di Indonesia.
Acara ini turut dilengkapi dengan penyerahan secara simbolis sertifikat tanah hibah seluas 1,2 hektare dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Sandi Nugroho. Gedung Pelayanan BPKB ini akan dibangun dengan total luas bangunan seluas 1.844 meter persegi, yang ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026.
Mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra yang hadir langsung bersama jajaran Forkopimda dan tokoh agama, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif kolaboratif ini.
"Penyerahan sertifikat hibah lahan seluas 1,2 hektare ini merupakan wujud komitmen dan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kinerja kepolisian. Kami menaruh harapan besar, berdirinya Gedung Pelayanan BPKB Prototype ini nantinya tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses birokrasi, tetapi juga memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat Sumatera Selatan yang mengurus administrasi kendaraannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Komitmen tegak lurus antara pembangunan fasilitas dan pelayanan yang merakyat ini ditegaskan kembali oleh Kabidhumas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mumin Wiajaya.
"Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, pembangunan fasilitas fisik yang megah ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas empati dan pengabdian kita. Pembagian bantuan sosial hari ini adalah pesan moral yang kuat bahwa di balik inovasi sistem pengarsipan dan modernisasi gedung yang kita bangun, tugas sejati Polri adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan yang selalu hadir menjawab kesulitan warga," katanya.
Acara ini juga diselingi penyerahan bantuan sosial dalam 20 buah boks kontainer dari Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada enam tokoh masyarakat.
Selain itu, inovasi mobilitas layanan juga ditunjukkan melalui pemberian kendaraan operasional dari Dirlantas Polda Sumsel kepada Satlantas Polrestabes Palembang.
Lebih lanjut, peletakan batu pertama ini bukan sekadar penanda dimulainya sebuah konstruksi bangunan, melainkan sebuah fondasi bagi transformasi pelayanan kepolisian yang lebih modern, transparan, dan berpusat pada masyarakat. Ketika infrastruktur yang mumpuni dikawinkan dengan empati sosial yang tinggi, kehadiran institusi Polri di Bumi Sriwijaya dipastikan akan semakin mengakar dan dirasakan manfaat nyatanya oleh seluruh lapisan masyarakat.
https://detik.in/2026/08/08/polda-dan-pemprov-sumsel-perkuat-sinergi-bangun-gedung-bpkb-prototype-dengan-konsep-modern/?feed_id=131837&_unique_id=6a764686ba343
Ketua MPR Ahmad Muzani menepis isu yang menyebut situasi politik dan keamanan nasional akan memanas sepanjang Agustus 2026.
Menurutnya, bulan kemerdekaan semestinya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menumbuhkan optimisme, serta menjaga semangat kebangsaan, bukan dipenuhi narasi yang memicu keresahan di tengah masyarakat.
Saat berziarah ke Makam Proklamator Bung Karno di Blitar, Selasa (4/8), Muzani menegaskan bahwa peringatan 17 Agustus merupakan momen sakral yang menandai keberhasilan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan bulan Agustus sebagai ajang memperkokoh persatuan nasional.
Pernyataan Muzani tersebut sekaligus merespons berkembangnya isu yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan maupun gejolak politik selama Agustus.
Politikus Gerindra itu menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Polri: Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif
Senada dengan pernyataan Ketua MPR, Mabes Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga awal Agustus tetap kondusif.
Astamaops Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, berdasarkan pemantauan melalui Daily Operating Reporting System (DORS), tidak ditemukan gangguan kamtibmas yang menonjol.
Fadil juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai berbagai spekulasi mengenai aksi demonstrasi besar maupun isu lain yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Menurutnya, berbagai narasi yang berkembang di media sosial, termasuk terkait pemasangan pagar di sejumlah gedung, tidak dapat dijadikan indikator akan adanya gangguan keamanan.
Dengan adanya penegasan dari Ketua MPR dan Polri, masyarakat diharapkan tetap tenang, menjaga persatuan, serta bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia
