Kapolda Sulut Susuri Sungai Tondano, Petakan Potensi Banjir Jelang Musim Hujan

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto saat menyusuri DAS Tondano bersama instansi terkait untuk mengantisipasi potensi banjir.

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., turun langsung menyusuri Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano, Selasa (3/11/2026). [embed]https://www.youtube.com/watch?v=FbwZySEK5Ec[/embed] Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi banjir menjelang musim penghujan. Dalam patroli tersebut, Kapolda didampingi Dirpolairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid, perwakilan BPBD, Basarnas, serta Pemerintah Kota Manado. Rombongan memulai penyusuran dari kawasan Rumah Alam Ringroad. Selanjutnya, mereka mengikuti aliran Sungai Tondano hingga Pos Pemantauan Banjir Dendengan Luar, Kota Manado. Melalui kegiatan ini, Kapolda ingin melihat langsung kondisi sungai. Selain itu, patroli tersebut bertujuan mengidentifikasi titik rawan yang berpotensi memicu banjir saat curah hujan meningkat. “Jadi kegiatan ini adalah sekaligus kita mau melakukan cek dan melihat daerah aliran Sungai Tondano. Berkaitan dengan sudah mulai masuk musim penghujan. Beberapa kali sudah terjadi hujan di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Manado. Ini sebagai langkah antisipasi, supaya apabila hujan dari daerah Minahasa dan lain sebagainya turun ke mana, ke daerah aliran sungai, itu bisa lancar airnya sampai ke laut,” ujar Irjen Pol Yudo Hermanto.

Baca Juga :  Kapolda Sulut Irjen Pol Yudho Hermanto Sambangi Jalan Roda Manado, Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat

Kapolda Sulut Temukan Sedimentasi dan Sampah di Sungai Tondano

Dari hasil penyusuran sepanjang kurang lebih 5 kilometer, tim menemukan sejumlah kendala di sepanjang aliran sungai. Kendala tersebut meliputi sedimentasi berupa endapan material serta penumpukan sampah. Sampah plastik mendominasi tumpukan yang ditemukan di sejumlah titik. Menanggapi kondisi itu, kepolisian bersama instansi terkait turut memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

Baca Juga :  BI Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan, Sebut TP PKK Sulut Ujung Tombak Ketahanan Keluarga

Kapolda mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebab, tumpukan sampah dapat menyumbat aliran air dan memicu luapan sungai ketika hujan deras. Selain itu, Kapolda menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menghadapi musim penghujan. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. “Melalui sinergi bersama Pemkot Manado, stakeholder terkait, BPBD, Basarnas, serta balai sungai, peninjauan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah serta tindakan konkret sesuai dengan porsi kerja masing-masing. Langkah proaktif ini merupakan wujud nyata program polisi bersama masyarakat dalam mengantisipasi kesiapan menghadapi musim penghujan,” pungkas Kapolda. Patroli tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di wilayah Manado.

https://halodunia.net/kapolda-sulut-susuri-sungai-tondano-petakan-potensi-banjir-jelang-musim-hujan/?feed_id=473385&_unique_id=6aebe56b40727

Syukuran HUT Ke-75 Humas Polri, Kapolri Tekankan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Masyarakat

Divisi Humas Polri menggelar syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-75 di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan untuk Divisi Humas Polri. Syukuran digelar di Aula Bareskrim Polri Lantai 9, Selasa (3/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ada beberapa hal yang bermakna dalam perayaan syukuran ini. "Yang pertama tentunya kemudian meneguhkan kembali fungsi Humas bisa menjadi penjaga, penguat citra dan reputasi Polri seiring dengan tagline Polri bersama masyarakat," ujar Irjen Johnny kepada wartawan di lokasi, Selasa (3/11).

[embed]https://youtube.com/shorts/SfKvQs2y4lI?si=buKXVzABASX2WT1f[/embed]

Johnny mengatakan perayaan ini menguatkan rasa kebersamaan dengan pers. Divisi Humas Polri juga memberikan apresiasi kepada lima jurnalis atas dedikasi memberitakan secara objektif untuk masyarakat. "Makna yang ketiga, memang ada enam penekanan dari Bapak Kapolri. Dari enam, satu yang menjadi karakter utama ya, yaitu setiap personel Polri adalah ya pengemban fungsi Humas. Humas Polri juga," ungkapnya. Jenderal Suyudi berharap tagline Polisi Bersama Masyarakat bisa diemban humas dalam setiap pikiran, sikap dan perilaku. "Dengan harapan seiring dengan tagline Polisi bersama masyarakat, dalam setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan setidak-tidaknya kemudian selaras," jelasnya.

https://detik.in/2026/11/05/syukuran-hut-ke-75-humas-polri-kapolri-tekankan-pentingnya-menjaga-kepercayaan-masyarakat/?feed_id=255389&_unique_id=6aebe313bfc28

Pesan Kapolri di HUT Ke-75 Humas Polri: Sikap Selaras 'Polisi Bersama Masyarakat'

Divisi Humas Polri menggelar syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-75 di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan untuk Divisi Humas Polri. Syukuran digelar di Aula Bareskrim Polri Lantai 9, Selasa (3/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ada beberapa hal yang bermakna dalam perayaan syukuran ini. "Yang pertama tentunya kemudian meneguhkan kembali fungsi Humas bisa menjadi penjaga, penguat citra dan reputasi Polri seiring dengan tagline Polri bersama masyarakat," ujar Irjen Johnny kepada wartawan di lokasi, Selasa (3/11).

[embed]https://youtube.com/shorts/SfKvQs2y4lI?si=buKXVzABASX2WT1f[/embed]

Johnny mengatakan perayaan ini menguatkan rasa kebersamaan dengan pers. Divisi Humas Polri juga memberikan apresiasi kepada lima jurnalis atas dedikasi memberitakan secara objektif untuk masyarakat. "Makna yang ketiga, memang ada enam penekanan dari Bapak Kapolri. Dari enam, satu yang menjadi karakter utama ya, yaitu setiap personel Polri adalah ya pengemban fungsi Humas. Humas Polri juga," ungkapnya. Jenderal Suyudi berharap tagline Polisi Bersama Masyarakat bisa diemban humas dalam setiap pikiran, sikap dan perilaku. "Dengan harapan seiring dengan tagline Polisi bersama masyarakat, dalam setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan setidak-tidaknya kemudian selaras," jelasnya.

https://detik.in/2026/11/05/pesan-kapolri-di-hut-ke-75-humas-polri-sikap-selaras-polisi-bersama-masyarakat-2/?feed_id=255311&_unique_id=6aebdf8378499

Kapolda Metro Jaya Kunjungi SMAN 82 Jakarta dalam Program Polisi Peduli Pendidikan, Ajak Siswa Tingkatkan Wawasan dan Kemampuan Komunikasi

Jakarta Selatan – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., melaksanakan kunjungan dinas ke SMA Negeri 82 Jakarta dalam rangka kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK), Senin (2/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di SMAN 82 Jakarta, Jalan Daha II No. 15, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus komunikasi langsung antara kepolisian dengan para pelajar.

Kedatangan Kapolda Metro Jaya disambut oleh Kepala SMAN 82 Jakarta, Dr. Istiqomah, M.Si., beserta jajaran guru. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir PPA Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H., Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol. H.Y. Arief Satriyo, S.I.K., Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan, S.I.K., M.H., Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma, S.Sos., S.I.K., M.Sc., M.T., serta sejumlah pejabat kepolisian lainnya. [embed]https://www.youtube.com/shorts/e71siiAiVFI[/embed]

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya berinteraksi langsung dengan para siswa melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan disampaikan untuk mendorong para pelajar berpikir kritis, memperluas wawasan, serta memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu pembahasan yang disampaikan berkaitan dengan perubahan suhu dan cuaca panas. Kapolda mengajak para siswa memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi iklim dan lingkungan, sehingga generasi muda memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mendengarkan, memahami informasi, serta memperhatikan respons dan bahasa tubuh lawan bicara. Kapolda turut mengajak para siswa untuk lebih cermat dalam menerima dan mengolah informasi dari berbagai saluran komunikasi, baik media sosial, aplikasi pesan, media elektronik maupun media massa. Setiap informasi perlu ditelaah terlebih dahulu agar para pelajar mampu membedakan fakta dan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam arahannya, Kapolda Metro Jaya juga menjelaskan alasan kehadiran kepolisian di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendidik, membimbing, serta menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Polri berupaya membangun kedekatan dengan dunia pendidikan sekaligus memberikan pembinaan kepada para pelajar agar tumbuh menjadi generasi yang berwawasan luas, berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama para siswa, kemudian Kapolda Metro Jaya melakukan perbincangan dengan Kepala SMAN 82 Jakarta di ruang kepala sekolah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para pelajar, dalam kegiatan tersebut juga diberikan 10 bingkisan kepada siswa-siswi SMAN 82 Jakarta. Adapun jumlah siswa di sekolah tersebut tercatat sebanyak 640 orang. Kegiatan kunjungan dinas dan Polisi Peduli Pendidikan berakhir pada pukul 08.14 WIB. Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Polres Metro Jakarta Selatan bersama jajaran Polda Metro Jaya terus memperkuat sinergi dengan lingkungan pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

https://detik.in/2026/11/04/kapolda-metro-jaya-kunjungi-sman-82-jakarta-dalam-program-polisi-peduli-pendidikan-ajak-siswa-tingkatkan-wawasan-dan-kemampuan-komunikasi/?feed_id=253517&_unique_id=6aeaad29f4238

Kapolda Metro Jaya Kunjungi SMAN 82 Jakarta dalam Program Polisi Peduli Pendidikan, Ajak Siswa Tingkatkan Wawasan dan Kemampuan Komunikasi

Jakarta Selatan – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., melaksanakan kunjungan dinas ke SMA Negeri 82 Jakarta dalam rangka kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK), Senin (2/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di SMAN 82 Jakarta, Jalan Daha II No. 15, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus komunikasi langsung antara kepolisian dengan para pelajar.

Kedatangan Kapolda Metro Jaya disambut oleh Kepala SMAN 82 Jakarta, Dr. Istiqomah, M.Si., beserta jajaran guru. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir PPA Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H., Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Pol. H.Y. Arief Satriyo, S.I.K., Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. I Putu Yuni Setiawan, S.I.K., M.H., Kapolsek Metro Kebayoran Baru AKBP Nugrahadi Kusuma, S.Sos., S.I.K., M.Sc., M.T., serta sejumlah pejabat kepolisian lainnya. [embed]https://www.youtube.com/shorts/e71siiAiVFI[/embed]

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya berinteraksi langsung dengan para siswa melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan disampaikan untuk mendorong para pelajar berpikir kritis, memperluas wawasan, serta memahami berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Salah satu pembahasan yang disampaikan berkaitan dengan perubahan suhu dan cuaca panas. Kapolda mengajak para siswa memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi kondisi iklim dan lingkungan, sehingga generasi muda memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mendengarkan, memahami informasi, serta memperhatikan respons dan bahasa tubuh lawan bicara. Kapolda turut mengajak para siswa untuk lebih cermat dalam menerima dan mengolah informasi dari berbagai saluran komunikasi, baik media sosial, aplikasi pesan, media elektronik maupun media massa. Setiap informasi perlu ditelaah terlebih dahulu agar para pelajar mampu membedakan fakta dan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam arahannya, Kapolda Metro Jaya juga menjelaskan alasan kehadiran kepolisian di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendidik, membimbing, serta menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Polri berupaya membangun kedekatan dengan dunia pendidikan sekaligus memberikan pembinaan kepada para pelajar agar tumbuh menjadi generasi yang berwawasan luas, berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama para siswa, kemudian Kapolda Metro Jaya melakukan perbincangan dengan Kepala SMAN 82 Jakarta di ruang kepala sekolah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para pelajar, dalam kegiatan tersebut juga diberikan 10 bingkisan kepada siswa-siswi SMAN 82 Jakarta. Adapun jumlah siswa di sekolah tersebut tercatat sebanyak 640 orang. Kegiatan kunjungan dinas dan Polisi Peduli Pendidikan berakhir pada pukul 08.14 WIB. Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, Polres Metro Jakarta Selatan bersama jajaran Polda Metro Jaya terus memperkuat sinergi dengan lingkungan pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, serta turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

https://halodunia.net/kapolda-metro-jaya-kunjungi-sman-82-jakarta-dalam-program-polisi-peduli-pendidikan-ajak-siswa-tingkatkan-wawasan-dan-kemampuan-komunikasi-3/?feed_id=468385&_unique_id=6aea9531c229b

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

 

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://detik.in/2026/11/03/mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=252581&_unique_id=6ae92263c7a27

Pernyataan Resmi MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

 

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://halodunia.net/pernyataan-resmi-mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=466585&_unique_id=6ae90c7d366ef

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://halodunia.net/mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=466185&_unique_id=6ae9050e9f848

Polres Kepulauan Seribu Bedah Rumah Warga Pulau Untung Jawa, Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat

  ​KEPULAUAN SERIBU — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu menggelar aksi sosial program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu di wilayah pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., bertempat di RT 001/RW 003, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat (30/10/2026) sore. ​Program bedah rumah kali ini menyasar kediaman Ibu Faridah, seorang warga lokal yang kondisi tempat tinggalnya membutuhkan renovasi mendasar agar layak dan aman untuk dihuni. ​Turut hadir mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Polairud, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Untung Jawa, Bhabinkamtibmas, serta dibantu personel Polsek, petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat. ​Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan paket sembako serta bantuan dana pembangunan rumah secara simbolis dari Kapolres Kepulauan Seribu kepada Ibu Faridah. Selanjutnya, Kapolres bersama jajaran PJU dan tim gabungan lintas instansi secara simbolis merubuhkan bagian awal bangunan rumah untuk memulai proses rekonstruksi total. ​Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat, peduli, dan hadir memberikan solusi atas kesulitan masyarakat di wilayah hukum Kepulauan Seribu. ​"Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan. Gotong royong bedah rumah untuk Ibu Faridah ini adalah bentuk sinergi kami bersama pemerintah kelurahan dan warga agar saudara kita dapat memiliki hunian yang lebih layak," ujar AKBP Wikha. ​Proses pembangunan rumah Ibu Faridah akan terus dikawal secara bergotong-royong hingga selesai dan siap dihuni kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peresmian awal bedah rumah di Pulau Untung Jawa berlangsung lancar, tertib, serta penuh suasana kehangatan dan kekeluargaan. https://halodunia.net/polres-kepulauan-seribu-bedah-rumah-warga-pulau-untung-jawa-wujud-kepedulian-polri-kepada-masyarakat-3/?feed_id=463185&_unique_id=6ae7709350d10

Penggeledahan Pondok di Sukoharjo, Jangan Terburu Buru Menghakimi Lihat Fakta Faktanya

Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).      Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat. Berawal dari Kasus Pembakaran Warung Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia. Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok. Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana. Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara. Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan. Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat. Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara. Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut. Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya. Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan. Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati. https://halodunia.net/penggeledahan-pondok-di-sukoharjo-jangan-terburu-buru-menghakimi-lihat-fakta-faktanya/?feed_id=460185&_unique_id=6ae63f77ecd68