MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

 

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://detik.in/2026/11/03/mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=252581&_unique_id=6ae92263c7a27

Pernyataan Resmi MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

 

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://halodunia.net/pernyataan-resmi-mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=466585&_unique_id=6ae90c7d366ef

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Sukoharjo

Detail Foto

MUI Jateng Keluarkan 5 Poin Pernyataan Sikap Sikapi Kasus Mojolaban Sukoharjo

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah secara resmi menerbitkan surat pernyataan sikap bernomor 03/DP-P.XIII/PS/XI/2026 pada 2 November 2026. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA dan Sekretaris Umum Dr. KH. Muh. Syaifudin, MA ini memuat lima poin penting guna merespons dinamika yang terjadi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga keagamaan dalam menjaga kemaslahatan umat, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta kondusivitas kerukunan masyarakat di Jawa Tengah.

Lima Poin Pernyataan Sikap MUI Jawa Tengah * Penyelesaian Melalui Proses Hukum yang Transparan MUI Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Mojolaban kepada aparat penegak hukum. MUI mendorong agar proses hukum berjalan secara seimbang, cepat, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. * Penegakan Hukum Profesional dan Humanis Kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan nilai-nilai humanis serta menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ikhlas dan jujur. MUI juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melanggar hukum. * Penertiban Izin Usaha Kuliner Non-Halal MUI meminta Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah tegas dengan merespons keluhan warga, termasuk mencabut izin usaha makanan non-halal yang terbukti memicu keresahan di tengah masyarakat. * Pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan oleh Kemenag Kementerian Agama (Kemenag) diimbau untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan rumah tahfidz yang belum mengantongi izin operasional resmi. Selain itu, Kemenag perlu memastikan seluruh materi pembelajaran di dalamnya tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip NKRI. * Seruan Menjaga Kondusivitas dan Kerukunan MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah agar menyikapi permasalahan ini secara arif, bijaksana, dan kepala dingin. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersama-sama menjaga ketenangan dan toleransi antarumat beragama di daerah. Menjaga Ketertiban Bersama Pernyataan sikap dari MUI Jawa Tengah ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan prosedural tanpa mengabaikan aspek sosial kemasyarakatan. Dengan menyerahkan penanganan perkara kepada pihak berwenang serta menjaga toleransi antarwarga, stabilitas dan kerukunan di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya dapat ter

https://halodunia.net/mui-jateng-keluarkan-5-poin-pernyataan-sikap-sikapi-kasus-sukoharjo/?feed_id=466185&_unique_id=6ae9050e9f848

Polres Kepulauan Seribu Bedah Rumah Warga Pulau Untung Jawa, Wujud Kepedulian Polri kepada Masyarakat

  ​KEPULAUAN SERIBU — Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Seribu menggelar aksi sosial program Bedah Rumah bagi warga kurang mampu di wilayah pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si., bertempat di RT 001/RW 003, Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Jumat (30/10/2026) sore. ​Program bedah rumah kali ini menyasar kediaman Ibu Faridah, seorang warga lokal yang kondisi tempat tinggalnya membutuhkan renovasi mendasar agar layak dan aman untuk dihuni. ​Turut hadir mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Polairud, Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan, Lurah Pulau Untung Jawa, Bhabinkamtibmas, serta dibantu personel Polsek, petugas Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat. ​Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan paket sembako serta bantuan dana pembangunan rumah secara simbolis dari Kapolres Kepulauan Seribu kepada Ibu Faridah. Selanjutnya, Kapolres bersama jajaran PJU dan tim gabungan lintas instansi secara simbolis merubuhkan bagian awal bangunan rumah untuk memulai proses rekonstruksi total. ​Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Wikha Ardilestanto menyampaikan bahwa kegiatan bedah rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Polri untuk selalu dekat, peduli, dan hadir memberikan solusi atas kesulitan masyarakat di wilayah hukum Kepulauan Seribu. ​"Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya fokus pada pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi juga merangkul sisi kemanusiaan. Gotong royong bedah rumah untuk Ibu Faridah ini adalah bentuk sinergi kami bersama pemerintah kelurahan dan warga agar saudara kita dapat memiliki hunian yang lebih layak," ujar AKBP Wikha. ​Proses pembangunan rumah Ibu Faridah akan terus dikawal secara bergotong-royong hingga selesai dan siap dihuni kembali. Seluruh rangkaian kegiatan peresmian awal bedah rumah di Pulau Untung Jawa berlangsung lancar, tertib, serta penuh suasana kehangatan dan kekeluargaan. https://halodunia.net/polres-kepulauan-seribu-bedah-rumah-warga-pulau-untung-jawa-wujud-kepedulian-polri-kepada-masyarakat-3/?feed_id=463185&_unique_id=6ae7709350d10

Penggeledahan Pondok di Sukoharjo, Jangan Terburu Buru Menghakimi Lihat Fakta Faktanya

Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).      Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat. Berawal dari Kasus Pembakaran Warung Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia. Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok. Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana. Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara. Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan. Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat. Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara. Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut. Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya. Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan. Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati. https://halodunia.net/penggeledahan-pondok-di-sukoharjo-jangan-terburu-buru-menghakimi-lihat-fakta-faktanya/?feed_id=460185&_unique_id=6ae63f77ecd68

Penegakan Hukum Bukan Soal Agama, Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan,

Penggeledahan Pondok di Sukoharjo Jadi Sorotan, Ini Kronologi dan Penjelasan Polisi SUKOHARJO — Penggeledahan sebuah pondok di Sukoharjo menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan penyelidikan kasus pembakaran warung mi babi. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan aparat kepolisian melakukan penggeledahan di lingkungan pondok serta kaitannya dengan pengejaran dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).      Berdasarkan narasi informasi yang beredar, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan keberadaan orang-orang yang dicari dalam rangkaian kasus tersebut. Namun, informasi mengenai keterlibatan setiap pihak tetap perlu dipahami secara hati-hati berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan resmi aparat. Berawal dari Kasus Pembakaran Warung Kasus ini bermula dari pembakaran sebuah warung mi babi di Sukoharjo yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial AS. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap AS yang kemudian diketahui merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). Dalam proses penangkapan, AS disebut melakukan perlawanan dengan menggunakan panah yang diarahkan kepada anggota kepolisian. Sementara itu, dua orang lainnya dilaporkan melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Narasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan keterkaitan ketiganya dengan kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon yang menewaskan seorang anggota polisi. Meski demikian, hubungan setiap orang dengan perkara tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan bukti hukum yang tersedia. Dugaan Keberadaan Dua DPO di Pondok Informasi mengenai kemungkinan keberadaan dua DPO di lingkungan pondok menjadi salah satu dasar yang disebut melatarbelakangi tindakan kepolisian. Berdasarkan narasi hasil interogasi yang disampaikan, muncul dugaan bahwa kedua orang tersebut bersembunyi di lokasi itu karena salah satu istri mereka disebut memiliki hubungan kepengurusan dengan pondok. Dugaan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Akan tetapi, dugaan keberadaan seseorang di suatu tempat tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seluruh penghuni atau pengurus tempat tersebut dalam tindak pidana. Karena itu, penting untuk membedakan tindakan penegakan hukum terhadap individu yang sedang dicari dari aktivitas pendidikan dan kehidupan sehari-hari para santri yang tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan perkara. Penggeledahan Dilakukan pada Jam Lengang Dalam narasi yang beredar, penggeledahan dilakukan pada jam lengang dengan tujuan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pondok. Langkah tersebut disebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian di lingkungan yang masih menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan. Penggeledahan itu juga disebut dipimpin langsung oleh Kapolda. Namun, detail mengenai waktu pelaksanaan, barang yang diperiksa, serta hasil penggeledahan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat. Dalam setiap tindakan penggeledahan, prosedur hukum dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang berada di lokasi menjadi aspek penting. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait dengan perkara. Pemeriksaan Santri dan Pengurus Pondok Informasi yang disampaikan turut menyebut sejumlah santri dan pengurus pondok dibawa untuk menjalani pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Keterangan ini perlu diperjelas melalui sumber resmi, terutama mengenai status masing-masing pihak, alasan pemeriksaan, serta tindak lanjut yang diambil setelah proses tersebut. Pemeriksaan dalam proses penyelidikan tidak otomatis menunjukkan seseorang bersalah. Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan prosedur dan alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan informasi mengenai pemeriksaan tersebut juga penting untuk mencegah berkembangnya kabar yang tidak terverifikasi, terlebih ketika menyangkut lembaga pendidikan keagamaan dan para santrinya. Mengedepankan Informasi yang Terverifikasi Peristiwa penggeledahan pondok di Sukoharjo memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui alasan tindakan aparat, sementara kepolisian perlu memberikan penjelasan yang memadai tanpa mengganggu proses penyelidikan. Di sisi lain, publik perlu menghindari kesimpulan prematur berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Dugaan persembunyian DPO, hubungan seseorang dengan suatu lembaga, serta hasil pemeriksaan harus dipahami berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penanganan perkara harus berfokus pada pencarian fakta dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, sementara hak masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dihormati. https://halodunia.net/penegakan-hukum-bukan-soal-agama-penggeledahan-pondok-di-sukoharjo-jadi-sorotan-2/?feed_id=459585&_unique_id=6ae632e80c6bd

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib,

[embed]https://www.youtube.com/shorts/RK_LLU71jpI[/embed]

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan pelayanan humanis yang ditunjukkan oleh para anggota kepolisian di lapangan. Apresiasi khusus ini diberikan seiring dengan pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung pada 28 Oktober 2026. Dalam momentum tersebut, pendekatan yang humanis dinilai berhasil menciptakan situasi yang kondusif, aman, serta tertib bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain apresiasi dari Kapolda Metro Jaya, pihak Kepolisian Republik Indonesia juga turut menerima apresiasi langsung dari Kapolri atas profesionalisme pengamanan yang mengedepankan sisi humanis. Langkah ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai wujud komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat luas.

https://detik.in/2026/10/30/kapolda-metro-jaya-sampaikan-ucapan-terima-kasih-kepada-massa-aksi-yang-telah-menyampaikan-pendapat-dengan-baik-tertib-3/?feed_id=248135&_unique_id=6ae4e3a89eea4

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

[embed]https://www.youtube.com/shorts/RK_LLU71jpI[/embed]

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan pelayanan humanis yang ditunjukkan oleh para anggota kepolisian di lapangan. Apresiasi khusus ini diberikan seiring dengan pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung pada 28 Oktober 2026. Dalam momentum tersebut, pendekatan yang humanis dinilai berhasil menciptakan situasi yang kondusif, aman, serta tertib bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain apresiasi dari Kapolda Metro Jaya, pihak Kepolisian Republik Indonesia juga turut menerima apresiasi langsung dari Kapolri atas profesionalisme pengamanan yang mengedepankan sisi humanis. Langkah ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai wujud komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat luas.

https://halodunia.net/kapolda-metro-jaya-sampaikan-ucapan-terima-kasih-kepada-massa-aksi-yang-telah-menyampaikan-pendapat-dengan-baik-tertib-6/?feed_id=457985&_unique_id=6ae4d417d9877

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib,

[embed]https://www.youtube.com/shorts/RK_LLU71jpI[/embed]

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan pelayanan humanis yang ditunjukkan oleh para anggota kepolisian di lapangan. Apresiasi khusus ini diberikan seiring dengan pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung pada 28 Oktober 2026. Dalam momentum tersebut, pendekatan yang humanis dinilai berhasil menciptakan situasi yang kondusif, aman, serta tertib bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain apresiasi dari Kapolda Metro Jaya, pihak Kepolisian Republik Indonesia juga turut menerima apresiasi langsung dari Kapolri atas profesionalisme pengamanan yang mengedepankan sisi humanis. Langkah ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai wujud komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat luas.

https://halodunia.net/kapolda-metro-jaya-sampaikan-ucapan-terima-kasih-kepada-massa-aksi-yang-telah-menyampaikan-pendapat-dengan-baik-tertib-5/?feed_id=457785&_unique_id=6ae4d1991b2da

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

Kapolda Metro Jaya Sampaikan ucapan terima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan pendapat dengan baik, tertib

[embed]https://www.youtube.com/shorts/RK_LLU71jpI[/embed]

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan pelayanan humanis yang ditunjukkan oleh para anggota kepolisian di lapangan. Apresiasi khusus ini diberikan seiring dengan pengamanan dan pengawalan aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung pada 28 Oktober 2026. Dalam momentum tersebut, pendekatan yang humanis dinilai berhasil menciptakan situasi yang kondusif, aman, serta tertib bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain apresiasi dari Kapolda Metro Jaya, pihak Kepolisian Republik Indonesia juga turut menerima apresiasi langsung dari Kapolri atas profesionalisme pengamanan yang mengedepankan sisi humanis. Langkah ini diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai wujud komitmen aparat penegak hukum dalam mengawal hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat luas.

https://kabidhumasmetro.buher2000.id/kapolda-metro-jaya-sampaikan-ucapan-terima-kasih-kepada-massa-aksi-yang-telah-menyampaikan-pendapat-dengan-baik-tertib/?feed_id=98745&_unique_id=6ae4cdedbd0ef