![]()
2.029 Polisi Amankan Kunjungan Ketua MPR China di Jakarta
a
Jakarta – Polda Metro Jaya menurunkan 2.029 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dalam rangka kunjungan resmi Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Yang Mulia Wang, di Jakarta pada 3–4 Desember 2025.
Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pelayanan pengamanan dilaksanakan secara terpadu untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan aman, tertib, dan lancar.
“Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi tamu negara. Lebih dari dua ribu personel kami kerahkan, bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan selama rombongan berada di Jakarta,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Rabu (03/12/25).
Budi menambahkan, ada 74 Delegasi yang akan hadir, diantaranya Delegasi inti, staff pendamping, pengamanan media dan air crew. Seluruh lokasi kegiatan menjadi fokus pelayanan, mulai dari Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Hotel Shangri-La, Gedung DPR/MPR/DPD RI, Hutan Kota Plataran GBK, hingga Istana Merdeka. Selain itu, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan selama pergerakan rombongan.
“Kami telah melakukan langkah deteksi dini, sterilisasi lokasi kegiatan, dan peningkatan patroli. Kesiapsiagaan penegakan hukum juga kami utamakan untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi meminta dukungan masyarakat agar turut menjaga suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila aktivitas masyarakat sempat terganggu.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Apabila terdapat penyesuaian lalu lintas atau sedikit hambatan selama pergerakan rombongan, kami mohon maaf sebesar‑besarnya. Semua dilakukan demi kelancaran agenda kenegaraan,” ujar Budi.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah Ibu Kota.
“Bila melihat atau mengalami hal yang berpotensi mengganggu keamanan, silakan segera hubungi Call Center Polri 110. Layanan ini gratis dan aktif 24 jam,” tambahnya.
Polda Metro Jaya berharap pelayanan kunjungan ini dapat memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi hubungan persahabatan internasional, termasuk dengan Tiongkok.
https://detik.in/2025/12/03/2-029-polisi-amankan-kunjungan-ketua-mpr-china-di-jakarta/?feed_id=40164&_unique_id=6930400688705
“Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZVCUjAYngpc[/embed]
Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.
Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.
“Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.
Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.
Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.
“Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.
Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.
Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.
“Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.
Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.
Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.
