Hari Santri dan Jihad NU Melawan Korupsi
Komitmen Nahdlatul Ulama (NU) dalam memberantas intoleransi tidak perlu diragukan lagi. Jelas, NU merupakan benteng penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siapapun yang berani memecah belah NKRI, pasti NU akan berada di garis terdepan melawannya.
Namun, bukan hanya komitmen memberantas intoleransi saja yang dapat kita lihat dari NU. Komitmen mendukung pemberantasan korupsi juga sudah menjadi bagian dari jihad NU. Ini ditegaskan dalam Keputusan Muktamar ke-33 NU pada 2015 yang salah satunya menyatakan:
"Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah, dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang."
Komitmen ini bukan hanya jargon semata agar terkesan populis di kalangan publik yang memang sudah muak dengan korupsi. NU secara konsisten dari muktamar ke muktamar mencoba menjawab berbagai pertanyaan mengenai persoalan-persoalan korupsi.
Pada Muktamar 1999, NU membahas mengenai bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengelola uang negara. Pada 2002 ketika Munas Alim Ulama, NU membahas hukuman bagi koruptor, money politics, serta hibah kepada pejabat. Pada Muktamar 2004, NU membahas haramnya hukum menyuap dalam penerimaan PNS.
Pada Munas Alim Ulama 2006, NU mendorong asas pembuktian terbalik. Pada Muktamar 2010, NU mendukung hukuman sadap telepon demi kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.
Munas Alim Ulama 2012 semakin menegaskan komitmen NU terhadap pemberantasan korupsi. Dalam Munas ini, NU mendorong hukuman mati bagi koruptor, pengembalian harta korupsi, pemeriksaan kekayaan koruptor yang meninggal dunia, dan larangan pencalonan jabatan publik bagi koruptor. Dan, pada Muktamar 2015 lalu, NU mulai membicarakan halal-haramnya hukum advokat yang membela koruptor, dan sanksi tegas berupa pemiskinan koruptor, dan semakin menegaskan bahwa melawan korupsi adalah bagian dari jihad fi sabilillah.
NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran begitu strategis dalam mengubah budaya koruptif di negeri ini. Fungsi edukasi antikorupsi yang dibawakan NU begitu penting mengingat ada ribuan pesantren yang menjadi basis warga nadhliyin. Karena itu, pemahaman mengenai bahaya korupsi dari aspek agama Islam harus terus digaungkan.
NU pun sadar dan sudah melakukan ini. Pada 2016 lalu, NU bekerja sama dengan KPK meluncurkan buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.
Meski buku tersebut membahas korupsi dari perspektif sejarah dan hukum Islam (fiqh), sebenarnya NU menempatkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam melawan korupsi yang secara sistematis menghancurkan bangsa ini. Jadi, ketika NU bicara mengenai korupsi, ia sebagai organisasi bukan hanya berbicara untuk jamaahnya dan umat Islam saja, tapi untuk bangsa ini secara keseluruhan. Karena, korupsi merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa ini.
Buku tersebut menunjukkan NU –mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah SAW— juga menolak korupsi yang dibalut agama. Ini didasarkan pada hadits riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak menerima uang sedekah dari harta hasil korupsi.
"Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, Abdullah bin Umar masuk ke rumah Amir pada saat ia sakit menjenguknya. Ketika itu Sa'ad berkata, mengapa kamu tidak mendoakan saya? Abdullah bin Umar berkata, sungguh saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa salat yang dilakukan tanpa wudu tidak akan diterima Allah, sama halnya sedekah yang berasal dari harta korupsi," (HR Muslim).
Oleh sebab itu, orang-orang yang mengambil uang rakyat dengan cara korupsi, berpenampilan agamis, dan kemudian ingin dilihat murah hati, lalu bersedekah, sesungguhnya itu hanyalah perbuatan sia-sia. Allah tidak akan memberi pahala bagi orang yang bersedekah dengan cara mencuri hak rakyat.
Bukan hanya Allah tidak menerima sedekah harta korupsi, tapi korupsi sekecil apapun itu akan mengantarkan kita ke api neraka. Buku itu pun menceritakan kisah seorang budak Rasulullah SAW bernama Mid'am atau Kirkirah yang diperintahkan untuk membawa harta rampasan perang namun meninggal di tengah jalan karena tertembak. Ketika para sahabat Rasul lainnya bersedih dan mendoakan mereka masuk surga, Rasulullah SAW justru menyatakan bahwa budaknya itu tidak akan masuk surga.
Ternyata mantel yang dipakai oleh Mid'am atau Kirkirah merupakan mantel hasil rampasan peran yang belum dibagi. Rasulullah SAW menyebut perbuatan yang demikian itu akan menyulut api neraka yang membakarnya. Ada pula seorang lelaki yang hadir dan membawa seutas tali sepatu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa seutas tali sepatu pun akan menyulut api neraka. (HR Abu Dawud)
Dari peristiwa itu saja bisa dipahami bahwa bukan perkara jumlah korupsinya, tapi tindakan korupsinya, yang akan membuat seseorang berakhir di neraka. Sebenarnya ini sejalan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap para koruptor dari level bawah hingga level atas. Meski sering disebut "ecek-ecek", KPK tetap jalan karena tindakan korupsinya merugikan masyarakat. Bukan hanya perkara besar-kecil uangnya saja.
Hubbul wathan minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Itulah kata-kata KH Wahab Hasbullah yang hingga kini menjadi pegangan NU. Saya percaya bahwa ikhtiar NU melawan korupsi adalah bagian dari hubbul wathan. Tidak ada bangsa yang maju jika korupsi merasuki setiap sendi kebangsaan.
Ini sama sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.
Hari ini, 22 Oktober, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Santri kepada santri seluruh Indonesia. Jika pada 22 Oktober 1945 NU mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan upaya penguasaan kembali Belanda, kini para santri harus berjihad melawan para koruptor.
Semoga para santri bisa terus membawa spirit yang digaungkan NU, spirit Islam yang menekankan pada esensinya, bukan hanya pada permukaannya saja. Spirit Islam yang membela orang miskin dan melawan mereka yang mencuri hak rakyat. Ayo, NU lahirkanlah santri-santri antikorupsi, pemimpin masa depan bangsa!
Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
https://pojokbaca.info/2022/06/25/peringati-hari-santri-dan-jihad-nu-melawan-korupsi/?feed_id=2561&_unique_id=62b6095bb8c79
KPK: Saatnya NU Pimpin Jihad Melawan Korupsi
KH Yahya Cholil Stafuq resmi terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Gus Yahya terpilih dalam forum Muktamar ke-34 NU di Lampung, Jumat (24/12/2021). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengucapkan selamat kepada Gus Yahya yang resmi terpilih menjadi Ketua Umum dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. Ghufron berharap ke depannya Gus Yahya bisa membawa NU untuk memimpin perang atau jihad melawan korupsi di Indonesia. BACA JUGA: Kiai Miftach dan Gus Yahya Pimpin PBNU, Ini Harapan Puan Maharani "Saatnya NU kembali tampil menjadi pemimpin perjuangan dan jihad melawan korupsi," kata Nurul Ghufron di Jakarta, Sabtu (25/12/2021).
Peran PBNU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dinilai sangat penting dalam menjaga dan merawat Indonesia. Khususnya, kata Ghufron, dalam bidang pemberantasan korupsi. PBNU dinilai bisa berbuat banyak untuk melakukan gerakan-gerakan pemberantasan korupsi.
Gus Yahya "Kini, Indonesia sedang berjuang melawan korupsi. Karena keadilan dan kesejahteraan Indonesia yang dicita-citakan pendiri bangsa terhambat dan bisa gagal karena korupsi, korupsi telah merasuk ke semua sendi dan sektor bangsa," tutur Ghufron.
"Tidak boleh ada yang tertinggal dan diam dalam perjuangan pemberantasan korupsi," ucapnya melanjutkan. Menurut Ghufron, seluruh elemen bangsa diwajibkan untuk mengambil bagian dalam gerakan anti korupsi. Salah satunya PBNU. Dia mendorong agar PBNU bisa ikut berkontribusi dalam gerakan sosial dan gerakan moral pemberantasan korupsi. "Kebesaran NU dari sisi nilai maupun jumlah jamaahnya, diharapkan mampu memotori gerakan sosial anti korupsi," kata Ghufron.
https://pojokbaca.info/2022/06/25/kpk-saatnya-nu-pimpin-jihad-melawan-korupsi/?feed_id=2681&_unique_id=62b6250626d0e
Sudah lama kita yakini, perjuangan melawan 
Banyak Serap Tenaga Kerja Lokal, Jhonlin Institute Siapkan
Gelar 'Gagego', Relawan Plat K Nyatakan Setia dan 2024 Nderek Jokowi
Jawa Tengah 
80 Persen Tenaga Kerja Pabrik Minyak Goreng Jhonline Bakal Diisi SDM Lokal
Jhonline Grup melalui anak perusahaan 
Habib Syakur: “Haji Isam Layak Dianugerahi Penghargaan Oleh Negara”
Haji Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang disapa Haji Isam adalah tokoh dalam dunia politik maupun dunia bisnis di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang patut dianugerahi penghargaan oleh negara.
“Kepribadian Haji Isam merupakan pribadi muda yang shaleh, artinya taat beragama, dan nasionalis yang mencintai bangsanya,” ungkap Habib Syakur, Kamis (16/6/2022).
Diterangkannya, melalui perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, Haji Isam terlibat aktif mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Ratusan ribu masyarakat Kalimantan Selatan terserap menjadi karyawan pada perusahaan-perusahaan milik Haji Isam. Jhonlin Group juga tercatat merupakan grup perusahaan yang disiplin dalam kewajiban perpajakan kepada negara,” lanjut Habib Syakur.
Habib yang inovator Nurani Kebangsaan ini juga menyebutkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di lingkup Jhonlin Group juga dikembangkan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan sedari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Tak hanya itu, bidang kesehatan serta pembinaan spiritualitas keislaman juga diperhatikan melalui dibangunnya Masjid Al Falah dan Rumah Sakit Marina Permata.
“Dalam pembinaan spiritualitas keislaman tersebut, masyarakat Kalimantan Selatan telah diselamatkan oleh Haji Isam dari terpapar radikalisme, intoleranisme, dan terorisme,” ucap Habib Syakur.
Oleh karenanya, lanjut Syakur, sudah selayaknya Haji Isam dianugerahi penghargaan oleh negara.
“Negara patut berterimakasih dan memberikan penghargaan kepada Haji Isam, mengingat keshalehan dan nasionalismenya,” tandas Syakur.
Dalam riwayat hidupnya, di balik kesuksesannya saat ini ternyata Haji Isam merintis jalan suksesnya sebagai pengusaha dari titik nol. Bahkan sebenarnya ia tidak memiliki latar belakang pengusaha sama sekali.
Awal kariernya bermula saat pria asal tanah Bugis itu merantau ke Kalimantan. Di sana ia sempat menjalani berbagai profesi, mulai dari pekerja kayu, tukang tebang, buruh muat, sopir angkot, bahkan sebagai tukang ojek pun sempat ia lakukan.
Suatu ketika, ia bekerja sebagai pekerja di perusahaan batu bara milik seorang pengusaha keturunan Tionghoa-Surabaya. Di sinilah Haji Isam mulai mengenal dunia usaha batu bara. Sekian masa kemudian, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja di sana dan mulai membangun usahanya sendiri.
Pria kelahiran Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 1 januari 1977 tersebut pun lantas membangun usaha batu baranya sendiri bernama PT Jhonlin Group. Beberapa perusahaan dalam group ini antara lain adalah PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, dan PT Jhonlin Air Transport.
Haji Isam juga memiliki tim balap yaitu Jhonlin Racing Team. Di sini, ia menginvestasikan mobil hingga mesin bengkel canggih untuk timnya senilai miliaran rupiah. Aset Haji Isam sendiri kini ditaksir sudah mencapai triliunan rupiah.
Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, Haji Isam dapat mengeruk hingga 400 ribu ton batu bara dengan omzet mencapai Rp 40 miliar per bulan yang semakin menambah pundi-pundi kekayaannya.
Reputasi positif Haji Isam di antaranya adalah disiplin membayar pajak. Perusahaan miliknya, Jhonlin Grup dianugerahi piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dalam acara sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Dirjen Pajak yang digelar di KPP Madya Banjarmasin, Selasa (29/3/2022) silam. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Banjarmasin, Budhi Heriawan kepada Konsultan Pajak Jhonlin Grup, Agung Satrio Wibowo.
“Pada tahun 2021, secara keseluruhan kontribusi kelompok usaha Jhonlin Group secara penerimaan pajak yang diadministrasikan di KPP Madya Banjarmasin sangat besar. Akibat kontribusi tersebut KPP Madya Banjarmasin mencapai realisasi secara total 113 persen dari target,” ungkap Budhi Heriawan kala itu.
Selain kepatuhan terhadap pajak, Jhonlin Group juga terus berkomitmen menjalankan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai program CSR Jhonlin Group di antaranya bidang pendidikan, yakni Yayasan Kodeco yang memiliki SD, SMP dan SMA, serta Yayasan Jhonlin Pertiwi untuk Taman Kanak-kanak (TK).
Sementara untuk melayani kesehatan karyawan beserta keluarga dan masyarakat luas, Jhonlin Group menyediakan RS Marina Permata. Kehidupan spiritual masyarakat juga tak luput dari perhatian melalui pembangunan Masjid Agung Al Falah di Batulicin yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Reputasi positif dan kekayaannya juga membuat Haji Isam sering diisukan memiliki hubungan dekat dengan sejumlah artis.
Misalnya, pada 2015 silam, penyanyi Yuni Shara pernah digosipkan dengan Haji Isam karena berfoto di helikopter milik PT Jhonlin Air Transport. Namun, kedekatan tersebut hanya gosip belaka, sebab saat itu Yuni hadir di Batu Licin dalam rangka diundang Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk menghibur warga dalam acara ulang tahunnya.
Tak berhenti di situ, pada 2019, Haji Isam juga sempat digosipkan dekat dengan Syahrini, yang kemudian terbantahkan oleh rencana pernikahan sang penyanyi dengan Reino Barack.
Terkini, perusahaan batu bara milik Haji Isam, PT Jhonlin Baratama, disinyalir melakukan suap karena terbelit masalah pajak pada tahun 2016 dan 2017.
Di dunia politik nasional, nama Haji Isam pernah disebut-sebut oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo berkaitan dengan membelotnya dukungan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Selatan ke kubu Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di pemulihan presiden 2019. Sikap pimpinan daerah ini bertentangan dengan sikap DPP PAN yang memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pilpres 2019.
Presiden Jokowi Bersilaturahmi dengan Relawan Tim 7, Rindu pun Terobati
Presiden Joko Widodo mendatangi Econvention Center Ancol, Jakarta Utara untuk silaturahmi dengan Relawan Tim 7 Jokowi, Sabtu (11/6/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku kangen lantaran sudah lama tak bertemu relawan.
“Saudara-saudara sekalian, seluruh relawan dan tamu undangan. Saya itu sebetulnya sudah lama kangen. Sehabis pilpres itu sudah kangen. Tapi tahu-tahu ada pandemi covid,” kata Jokowi seperti dikutip suara.com.
Presiden mengatakan, seharusnya dia berjumpa dengan relawan tiga atau lima bulan pasca Pilpres 2019. Namun, acara relawan itu tak bisa dilaksanakan, karena terjadinya pandemi covid-19.
Meski demikian, Jokowi mengatakan, tetap melihat semangat, soliditas masih sangat keliatan saat bertemu pertama kali.
“Mulai di luar sana, ini tangan saya mulai kebarut garut, digeret geret tapi yang banyak oleh 
Relawan Muda Tim 7 Satu Sikap 2024 Bersama Jokowi
Jakarta - Relawan Muda Tim 7 menyatakan sikap, satu sikap 2024 bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Mereka menegaskan, akan mengawal, mendukung dan satu komando atas sikap dari Bapak Jokowi.
Hal itu disampaikan Ketua Relawan Muda Tim 7, Jepri dalam acara silaturahmi relawan dengan Presiden Jokowi di Gedung E-Convention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 11 Juni 2022. Kegiatan ini, dihadiri sekitar 15 ribu relawan
"Keluarga besar relawan Tim 7 Jokowi, sekali lagi menegaskan bahwa kami akan selalu satu komando, gandeng renteng, madep mantep dan satu sikap, selalu bersama Jokowi. Satu sikap 2024 bersama Jokowi," kata Jepri.
Dalam kesempatan ini, dihadapan Presiden Jokowi, Jepri memastikan bahwa, relawan solid dan akan terus menunjukan sikap setia kepada Jokowi. Ia menyebut, pihaknya berkomitmen selalu mengawal kerja yang dilakukan Jokowi untuk Indonesia.
"Sudah banyak yang dilakukan Pak Jokowi yang bermanfaat bagi rakyat. Mulai dari infrastruktur keras sampai infrastruktur lunak, mulai dari jalan tol sampai bangkit dari pandemi Covid-19. Sebut saja berbagai program kerja, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, pembagian jutaan sertifikat tanah, penyerahan lahan pertanian untuk rakyat dan berbagai pembangunan infrastruktur di negeri tercinta kita ini," ujar Jepri.
Bahkan, kata Jepri, demi mewujudkan pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di kepemimpinannya, Jokowi menggagas, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, sebagai ibu kota baru.
"Kerja keras bapak selama ini juga diapresiasi para pemimpin dunia serta lembaga-lembaga internasional. Berbagai hal itu membuktikan kalau Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mengalami perkembangan yang signifikan dan sungguh sungguh menuju Indonesia Maju," ucap Jepri.
Lebih dalam, Jepri menekankan, prinsip Relawan Muda Tim 7 ini yakni, esa hilang dua terbilang. Menurut Jepri, hal itu komitmen pantang menyerah para relawan untuk terus mengawal perjuangan Jokowi demi Indonesia yang jauh lebih baik lagi.
"Semua keberhasilan kerja yang dilakukan selama pemerintahan Presiden Jokowi telah disambut dengan berbagai dengan gerakan relawan. Sebut saja gerakan Satu Komando, Gandeng Renteng, Madep Mantep, Sauyunan, Joom Kite Besame, Satu Tekad. Dan kini, di sini, kami keluarga besar relawan Tim 7 Jokowi Presiden sebagai relawan setia Jokowi sejak zaman pemilihan Gubernur DKI, tidak hanya berkumpul tapi kami di sini juga akan menyatakan komitmen kami. Kami akan satu sikap 2024 bersama Jokowi," tutup Jepri.
Ribuan Petani Bahagia, Gema Perhutanan Sosial Pastikan Berdiri dan Bersatu Di Belakang Presiden Jokowi
Gema Perhutanan Sosial: Petani Berdiri dan Bersatu Di Belakang Presiden Jokowi
Jawa Tengah - Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia memastikan para petani akan berdiri dan bersatu atau Ndherek Nenggo Dawuh di belakang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat berpihak kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah Khuriyati dalam acara syukuran hasil bumi perhutanan sosial bersama Presiden Jokowi di Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kami berharap warisan atau legacy Pak Presiden Jokowi akan terus berkelanjutan dan memang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kami petani kehutanan sosial ndherek…nenggo dawuh berdiri dan bersatu di belakang Bapak Presiden Jokowi," kata Siti.
Bukan tanpa alasan, Siti memaparkan alasannya akan terus berkomitmen mengawal Presiden Jokowi. Mengingat, saat ini, kata Siti, para petani sangat merasa bahagia lantaran bisa menggarap lahan dan memanen dengan rasa tenang dan nyaman.
"Ribuan petani yang wajahnya terlihat bahagia, terlihat sumringah, gembira dan ceria. Karena petani sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Petani sekarang sudah bisa nggarap lahan dan bertani tenang bahkan sudah bisa panen, alhamdulillah hasil-hasil panen dibawa juga ke sini," ujar Siti.
Lebih dalam, Siti mengungkapkan bahwa, Jokowi menjadi Presiden yang pertama kalinya mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial yang dengan tegas membuktikan, bahwa negara tidak sekedar hadir, tapi juga mempercayakan hutan negara di tangan rakyat.
"Kita tidak bisa menyelamatkan hutan tanpa menyelamatkan petaninya. Bapak pasti sudah paham betul, bagaimana kehidupan dan kemiskinan rakyat yang tinggal di sekitar hutan. Kami sungguh merasa “batin dan roso” Bapak Presiden yang begitu dekat dengan rakyatnya menyatu dalam kebijakan yang Bapak putuskan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan melalui program perhutanan sosial," ucap Siti.
Dampak kebijakan konkret Presiden Jokowi soal perhutanan sosial, menurut Siti, untuk Pulau Jawa hal itu sangat berdampak positif langsung ke sekitar 3,2 juta Kepala Keluarga (KK).
Lebih dalam, Gema Perhutanan Sosial Indonesia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jokowi terkait kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, terutama untuk permukiman rakyat.
"Adanya UUCK, dimungkinkan
penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di 4 Propinsi di Jawa, Bali, dan Lampung. Prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih murah melalui PPTPKH
(Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)," tutur Siti.
Tak hanya itu, Siti menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi setidaknya 1.023 titik lokasi permukiman dalam kawasan atau sekitar 2 persen dari kawasan hutan negara. Menurutnya, luasnya mungkin memang tidak signifikan, namun, jumlah yang merasakan sentuhan perhatian dan tinggal di situ diperkirakan sekitar 7 juta jiwa. Dan semua itu bisa selesai di masa Pemerintahan Presiden Jokowi.
Bahkan pada tahun 2021 lalu, dikatakan Siti, terdapat tiga lokasi reforma agraria dan telah diserahkan sertifikatnya oleh Presiden Jokowi di Malang, Nganjuk dan Batu.
"Kami serta masyarakat ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi telah memenuhi harapan yang kami nantikan. Kami menyadari, perjuangan kami dan rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tidak akan menghasilkan jika tidak ada dukungan pemerintah dan kebijakan yang tegas berpihak kepada rakyat. Bapak Presiden Jokowi lah yang telah meletakkan fondasi keberpihakan kepada rakyat. Meski kami sadari, masih banyak PR atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan," papar Siti.
Disisi lain, Gema Perhutanan Sosial juga mengusulkan perlunya percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, yang benar-benar dapat segera mengeksekusi perintah Presiden.
"Pak Presiden, kami petani hutan sosial, baru kali ini merasakan langsung adanya kehadiran negara dan sungguh sungguh merasa menjadi warga negara yang diperhatikan langsung oleh Presidennya. Matur nuwun, Pak Presiden," tutup Siti.
