[caption id="attachment_2297" align="alignnone" width="300"]
Al Araf Ketua Centra Initiative dan Peneliti Senior imparsial[/caption]
Pada 8 Agustus 2022 Kepala Biro Persidangan,
Sisfo, dan Pengawasan Internal
Wantannas Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana di depan media mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait perubahan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/
DKN). Beriringan dengan wacana pembentukan DKN ini, juga muncul usulan untuk melegalkan anggota TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan sipil atas permintaan dari institusi atas persetujuan Presiden. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022). Usulan ini akan dilakukan melalui revisi UU TNI yang akan dibahas di DPR dalam Prolegnas tahun 2022 ini.
Kami memandang dalam hal rencana pembentukan DKN perlu mengindahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Hal ini mengingat DKN merupakan lembaga yang sangat strategis, karena akan memberikan pertimbangan kepada presiden seputar isu tentang keamanan nasional, seperti situasi bahaya, darurat, maupun perang, maka proses pembentukannya sudah seharusnya dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
Wacana pembentukan
DKN sebetulnya merupakan agenda lama yang dulu berusaha dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena mendapat penolakan keras dari masyarakat sipil, RUU Kamnas pun gagal untuk disahkan. Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini yang akan membentuk DKN melalui Perpres terkesan sebagai upaya menghindari kontrol dan kritik, baik dari DPR maupun masyarakat sipil.
Selain itu, kami memandang, urgensi pembentukan
DKN saat ini juga patut dipertanyakan mengingat pembentukan DKN akan menimbulkan tumpang tindih kerja dan fungsi dengan lembaga negara yang sudah ada. Sebagaimana diketahui saat ini sudah ada lembaga yang melakukan fungsi koordinasi di bidang keamanan yaitu Kemenko Polhukam. Sedangkan, dalam hal memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, telah ada lembaga yang menjalankan fungsi tersebut yakni Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), ), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Jika pemerintah tetap bersikeras ingin membentuk
DKN, maka fungsi lembaga tersebut harus dibatasi hanya untuk memberikan pertimbangan/ nasehat kepada Presiden.. Pembentukan
DKN yang dilakukan secara terburu-buru dan terkesan tertutup patut dicurigai bahwa pemerintah sedang membentuk wadah represi baru negara kepada masyarakat seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.
Lebih lanjut dalam hal revisi UU TNI kami memandang, wacana penempatan TNI dalam jabatan sipil melalui revisi UU TNI merupakan usulan yang keliru dan bermasalah. Usulan tersebut jika benar diakomodir dalam revisi
UU TNIjelas akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik Dwi fungsi ABRI seperti pada masa otoritarian Orde Baru.
Penting untuk diingat, penghapusan Dwi-fungsi
ABRI yang dilakukan pada saar transisi menuju Demokrasi pada tahun 1998 tidak hanya sebentuk koreksi terhadap penyimpangan fungsi dan peran ABRI yang lebih sebagai alat kekuasaan di masa otoritarian, tapi juga untuk mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan secara lebih luas lagi merupakan bagian dari agenda pembangunan demokrasi di Indonesia. Salah satu praktik Dwi-fungsi
ABRI yang dihapuskan adalah penempatan anggota
TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil, baik di kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Kendati demikian, terdapat pengecualian yakni militer aktif hanya dapat menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (Pasal 47 ayat 2
UU TNI).
Oleh karena itu kami memandang, agenda penempatan militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga bertujuan untuk pembangunan dan penataan TNI sangat patut diragukan dan dicurigai. Jika usulan tersebut diakomodir dalam revisi
UU TNI, maka ia tidak hanya akan merusak dinamika internal
TNI, tapi juga kehidupan politik demokrasi secara keseluruhan di Indonesia. Jika masalahnya adalah adanya penumpukan perwira non-job di dalam
TNI, upaya lain untuk menyelesaikan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara lain, seperti melalui perbaikan proses rekrutmen prajurit, pendidikan, kenaikan karir dan kepangkatan. Berbagai agenda tersebut jauh lebih penting untuk dilakukan, bukan membuka ruang penempatan mereka pada jabatan-jabatan sipil yang hanya akan memunculkan masalah baru di kemudian hari.
Kami menilai, wacana penempatan
TNI dalam jabatan sipil adalah siasat untuk melegalisasi kebijakan yang selama ini keliru yaitu banyaknya anggota
TNI aktif yang saat ini menduduki jabatan-jabatan sipil seperti di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan bahkan di Badan Usaha Milik Negara. Ombudsman RI sendiri mencatat sebanyak 27 anggota
TNI aktif menjabat di BUMN. Bahkan, belakangan ini sudah ada perwira TNI aktif yang menduduki jabatan kepala daerah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Sudah seharusnya
TNI fokus menjadi alat pertahanan yang profesional. Dengan kata lain wacana penempatan prajurit aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil justru akan mengganggu fokus dan kesiapan prajurit dalam menghadapi ancaman perang ke depan, bahkan lebih jauh merusak tata kelola sistem pemerintahan yang demokratis.
Kami menilai, kehidupan demokrasi yang dicapai dan dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan politik berbagai kelompok pro demokrasi pada tahun 1998. Oleh karena itu, kalangan elit politik, terutama yang tengah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga dan bahkan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini, dan bukan sebaliknya malah mengabaikan sejarah dan pelan-pelan ingin mengembalikan model politik otoritarian
Orde Baru.
Al Araf
Ketua Centra Initiative dan Peneliti Senior imparsial
Jhonlin Jhonlin Group Jhonlin Indonesia Jhonlin Blog Jhonlin Groups Jhonlin Pinterest Jhonlin Kaskus
https://detik.in/tag/jhonlin-group/ https://detik.in/tag/jhonlin-grup/ https://halodunia.net/tag/jhonlin-group/
https://halodunia.net/tag/jhonlin-grup/ https://halodunia.co.id/tag/jhonlin-group/ https://halodunia.co.id/tag/jhonlin-grup/
https://bacasaja.co.id/tag/jhonlin-group/ https://bacasaja.co.id/tag/jhonlin-grup/
https://www.kaskus.co.id/@jhonlingroup/
https://pojokbaca.info/2022/08/28/pembentukan-dewan-keamanan-nasional-tidak-urgent-dan-revisi-uu-tni-mengancam-demokrasi/?feed_id=5561&_unique_id=630a6da74a7bd
Polri Hormati Putusan MK Soal Larangan Anggota Aktif Duduki Jabatan Sipil
Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Saat ini Polri masih menunggu putusan resmi secara menyeluruh dari pengadilan.
"Tentunya kami akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.
Sandi menuturkan, jika nanti salinan resmi dari putusan MK itu sudah diterima, maka secara langsung akan disampaikan ke Kapolri. Meski demikian, pihaknya tetap akan mematuhi aturan tersebut.
"Kami akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan," terangnya.
Terkait penugasan anggota Polri di luar struktur internal institusi yang sudah berjalan, tentunya hal itu melalui mekanisme dengan izin langsung dari Kapolri.
"Mekanisme penugasan anggota yang ditempatkan di luar struktur kepolisian sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri," terangnya.
Sebelumnya, MK dalam sidang putusan mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 13 November 2025.
https://detik.in/2025/11/14/polri-hormati-putusan-mk-soal-larangan-anggota-aktif-duduki-jabatan-sipil/?feed_id=34100&_unique_id=69175f3d32f51
Salut dan Bangga, Sosok Humanis Kombes Pol Budi Hermanto Selalu di Hati Warga Batu
Nama Kombes Pol Budi Hermanto atau yang akrab disapa Buher, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena aksi penegakan hukum, melainkan karena rasa bangga dan haru dari warga Kota Batu setelah dirinya resmi dilantik menjadi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baca Juga : DLH Kota Batu Asah Kapasitas Pengelola TPS3R, Siapkan Operasional Rumah Kompos 2026 Obat Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi badan. +15 cm dalam 3 bulan Bagi masyarakat Batu, Buher bukan sekadar perwira polisi, ia adalah sosok yang membumi, visioner, dan meninggalkan jejak kebaikan yang dalam. Herman Aga, anggota komunitas Sabers Pungli yang memiliki kepanjangan Sapu Bersih Nyemplung Kali ini masih ingat betul bagaimana Buher hadir di tengah gerakan sosial tersebut saat menjabat sebagai Kapolres Batu. Baca Juga : Wali Kota Batu: Pahlawan Tak Berebut Jabatan, Tapi Mengabdi untuk Bangsa “BuHer sangat peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Beliau turun langsung, bahkan nyemplung kali saat kerja bakti Sabers Pungli. Waktu itu sampai dijaga pasukan bersenjata karena beliau tak mau hanya memantau dari jauh,” kenang Herman, Selasa 11 November 2025. Gerakan Sabers Pungli bukan sekadar aksi bersih-bersih, melainkan simbol perlawanan terhadap citra negatif yang sempat melekat di Batu akibat kasus besar beberapa tahun lalu.
“Kami waktu itu ingin menyeimbangkan ‘bad news’ dengan ‘good news from Batu’. Buher hadir, memberi semangat dan dukungan moral, agar gerakan ini tumbuh dari kesadaran warga sendiri,” lanjutnya. Delapan tahun berlalu, Sabers Pungli masih aktif bergerak dari desa ke desa, menjadi bukti nyata bahwa gagasan dan semangat yang ditanamkan Buher terus berakar kuat di masyarakat. “Buher orang yang visioner dan peduli. Ia tidak hanya bicara, tapi memberi contoh langsung,” tutur Herman dengan nada bangga. Para tokoh agama pun angkat topi, seperti yang disampaikan oleh Habib Asyik, Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah sekaligus pengurus Gerakan Nasional Ayo Mondok. “Pak Buher selalu tampil dengan gaya kepemimpinan yang seimbang. Ia mampu memperbaiki kinerja internal Polri, tapi juga aktif blusukan ke masyarakat,” ujarnya. Bagi Habib Asyik, kehadiran Buher di tengah masyarakat bukan formalitas, tapi bentuk kepedulian yang tulus. “Beliau sering datang ke pesantren, ke masyarakat miskin, ke tempat ibadah. Selalu membawa pesan damai dan rasa aman. Dimanapun beliau bertugas, suasana pasti jadi lebih kondusif,” ujarnya.
“Saya yakin amanah baru ini akan memberi dampak positif, tidak hanya bagi Polda Metro Jaya tapi juga bagi Polri secara umum,” tutur Gus Habib. Sebagai contoh, langkah cepat Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus penembakan penjaga kampung beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata efektivitas kepemimpinan yang responsif. Baca Juga : Pameran Perumahan Perdana di Kota Batu, 30 Pengembang Tampil di Graha Pancasila “Respon cepat, update transparan, dan hasilnya dalam hitungan jam. Itulah ciri khas kerja BuHer yang kami kenal sejak dulu,” ujarnya. Meski kini bertugas di Jakarta, nama Buher tetap melekat di hati warga Kota Batu. Sosoknya yang hangat, dekat dengan masyarakat, dan tak segan turun ke lapangan menjadikannya panutan bagi banyak pihak.
, Mulai Prasasti Sangguran hingga Kampung Tempe Beji Dalam setiap langkahnya, Buher selalu menunjukkan bahwa jabatan hanyalah sarana untuk berbuat baik. Ia menanamkan nilai sederhana bahwa menjadi polisi bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga menjaga kemanusiaan. Kini, dari Batu hingga Jakarta, doa dan kebanggaan masyarakat terus mengiringi langkahnya. "Karena bagi warga Batu, Buher bukan hanya perwira polisi ia adalah teladan tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan dilayani. Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban tugas dan semakin berprestasi," tuturnya.
Kapolri ke RS Islam Cempaka Putih, Jenguk Korban Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Jenderal Sigit menjenguk langsung korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang masih dirawat.
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (8/11/2025), Jenderal Sigit tiba sekitar pukul 12.40 WIB. Dia didampingi oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dan Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana.
Ada juga Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi, Karo Psikologi Staf SSDM Polri Brigjen Yohanes Ragil dan Dirtipid PPA & PPO Bareskrim Polri Brigjen NurulAzizah.
Jenderal Sigit dan rombongan langsung masuk ke dalam rumah sakit. Dia belum memberikan keterangan apapun kepada awak media.
Kapolri Jenderal Sigit menjenguk korban ledakan SMAN 72 Jakarta di RS Islam Cempaka Putih. (Rumondang/detikcom) Foto: Kapolri Jenderal Sigit menjenguk korban ledakan SMAN 72 Jakarta di RS Islam Cempaka Putih. (Rumondang/detikcom)
Sejumlah korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, masih dirawat di rumah sakit. Setidaknya ada 29 korban yang masih dirawat di tiga rumah sakit berbeda.
Berdasarkan papan informasi pada Posko Pelayanan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, terdapat 14 korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Jumlah itu merupakan data terbaru per Sabtu (8/11) pukul 01.30 WIB.
Sedangkan 14 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Kemudian, satu korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya.
Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai detail identitas para korban. Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan informasi para korban.
"(Korban) ada yang bukan (siswa), tapi ini sekarang masih dalam proses pendataan lagi detailnya," kata Sukmawan di RS Islam Cempaka Putih.
Peristiwa ledakan itu terjadi pada Jumat (7/11) saat khotbah solat Jumat. Diketahui, ada sebanyak 54 orang luka-luka akibat peristiwa ledakan, dimana 29 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Sebuah senjata mainan juga ditemukan di lokasi ledakan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku ledakan itu sudah diketahui. Pelaku diduga masih dari lingkungan SMAN 72 Jakarta.
"Informasi sementara (terduga pelaku) masih dari lingkungan sekolah tersebut," ujar Kapolri dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).
Tim Psikolog Polda Metro Dampingi Keluarga dan Guru Korban Ledakan SMAN 72
Jakarta - Polda Metro Jaya memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban dan para guru usai insiden ledakan di lingkungan SMAN 72 Jakarta. Tim Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya turun langsung mendatangi para korban di rumah sakit.
Pendampingan itu dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jumat (7/11/2025) malam. Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, mengatakan kegiatan dimulai sejak pukul 19.00 WIB.
Ida Bagus menyebutkan tim terdiri dari sejumlah psikolog dan konselor dari bagian psikologi Polda Metro Jaya serta Polres Jakarta Utara. Mereka berupaya membantu keluarga korban dan guru agar bisa mengatasi trauma dan tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut.
"Pendampingan ini kami lakukan agar keluarga korban dan para guru bisa mengelola stres dan rasa takut setelah kejadian. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan," ujar Ida Bagus di lokasi.
Tim Psikologi Polda Metro memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga dan guru korban ledakan SMAN 72. (dok istimewa)
Ia menyebut suasana konseling berlangsung hangat dan penuh empati. Sejumlah guru disebut sudah mulai tenang setelah sesi pendampingan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto sebelumnya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir. Ia memastikan Polda Metro Jaya telah mengambil langkah-langkah penanganan yang komprehensif, mulai dari olah TKP hingga layanan pendampingan bagi korban.
"Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban," kata Budi Hermanto.
Knalpot Brong akan Ditindak, Targetnya Surabaya Zero Knalpot Brong
SURABAYA - Satlantas Polrestabes Surabaya melaksanakan operasi penertiban dan penindakan berupa sanksi tilang terhadap pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong, serta kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar dan kelengkapan berkendara.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, 
[caption id="attachment_2294" align="alignnone" width="300"]
Peneliti senior Imparsial Al Araf/Net[/caption]
Rencana Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang mengajukan surat pergantian nama menjadi Dewan Keamanan Nasional (
