Survei RPI: 79,8 Kinerja Penegak Hukum Di Indonesia Polisi Dinilai Terbaik
Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 79,8 persen, menurut hasil survei nasional Rumah Politik Indonesia (RPI). Temuan ini menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian masyarakat. Direktur RPI Fernando Emas menjelaskan bahwa publik memberikan apresiasi tertinggi karena Polri dinilai memiliki jangkauan dan struktur organisasi yang memadai. “Sebanyak 19,3 persen responden menyebut faktor jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebagai alasan utama,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yjEIzoNyyzQ[/embed]
Selain itu, modernisasi teknologi kepolisian menjadi alasan kedua terbesar dengan 18,1 persen, disusul kolaborasi antarlembaga 14,5 persen, serta peningkatan kualitas SDM 11,9 persen. Publik juga menilai positif respons cepat Polri terhadap kejahatan (11,2 persen), reformasi birokrasi dan pelayanan publik (9,8 persen), serta keberhasilan mengungkap kasus besar (9,1 persen). Sementara 6,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Fernando menilai bahwa meski lembaga penegak hukum tengah menjadi sorotan, masyarakat masih menaruh harapan kuat terhadap agenda pemantapan supremasi hukum. Ia menegaskan bahwa proses reformasi yang dijalankan Polri melalui Tim Transformasi Reformasi berjalan sejalan dengan Komite Percepatan Reformasi yang dibentuk Presiden.
“Tidak ada resistensi dari Polri terhadap tuntutan publik. Ini langkah yang patut diapresiasi,” kata Fernando. Dalam survei yang sama, RPI juga mengukur tingkat kepercayaan terhadap lintas lembaga penegak hukum. Polri memperoleh 20,5 persen, bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung yang meraih 19,9 persen. Di bawahnya, Mahkamah Agung mencatat 18,5 persen, Komisi Yudisial 16,5 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi 12,9 persen, dan Mahkamah Konstitusi 9,5 persen. Sebanyak 2,2 persen responden tidak memberikan jawaban. Diketahui, Survei RPI dilakukan pada 9–15 November 2025 terhadap 1.280 responden berusia minimal 17 tahun dari 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
https://detik.in/2025/11/20/survei-rpi-798-kinerja-penegak-hukum-di-indonesia-polisi-dinilai-terbaik/?feed_id=36560&_unique_id=691f16f035874
Kapolda Metro Ajak Pelajar Jaga Jakarta: Cegah Perundungan dan Tawuran
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memimpin apel Saka Bhayangkara dan Patroli Keamanan Sekolah di Kapolda Metro Jaya, Jakarta. Dia mengajak para siswa untuk bersama-sama menjaga keamanan di Jakarta.
"Para peserta apel sekalian yang saya hormati, tema aktualisasi Dasa Dharma Pramuka dalam program Jaga Jakarta sangat relevan dengan kondisi Jakarta saat ini. Jaga Jakarta bukan sekedar program kepolisian, tetapi gerakan bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di Kota Jakarta ini," kata Asep dalam sambutannya, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, para siswa yang hadir memiliki peran penting menjaga keamanan. Dia juga mengajak para siswa yang hadir untuk mencegah tawuran, perundungan, dan hal-hal buruk lainnya.
"Adik-adik bukan hanya sebagai anggota pramuka atau polisi Siswa Keamanan Sekolah ataupun duta lalu lintas, tetapi sebagai mitra strategis Polri. Generasi muda yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan kepekaan terhadap keamanan lingkungan, termasuk di dalamnya sebagai penggerak sagus propor keamanan dan keselamatan di lingkungan pendidikan," tuturnya.
"Membantu pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah, mencegah perundungan, tawuran, radikalisme, narkoba, dan perbuatan negatif lainnya, serta memastikan sekolah menjadi ruang yang aman bagi seluruh siswa," lanjutnya.
Dia mengatakan bahwa kontribusi para pelajar tak harus yang besar atau bersifat heroik. Sebab menurutnya, keamanan Jakarta justru terjaga dari tindakan kecil yang dilakukan sehari-hari.
"Langkah-langkah sederhana seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, memberi dampak besar bagi Kota Jakarta ini. Aktualisasi Dasa Dharma berarti membawa nilai-nilai pramuka ke dalam tindakan nyata," bebernya.
Nilai-nilai ketakwaan, tanggung jawab, dan keberanian adalah fondasi karakter bagi pramuka. Hal tersebut sejalan dengan semangat slogan Jaga Jakarta.
"Nilai-nilai itu juga menjadi pedoman tugas polisi siswa, keamanan sekolah, dalam menjaga ketertiban, membantu sesama, dan menjadi teladan bagi teman-teman di sekolah masing-masing," imbuhnya.
Polda Metro Bongkar Sindikat Balpres, 207 Bal Pakaian Bekas Disita
Jakarta - Polda Metro Jaya membongkar praktik perdagangan pakaian bekas (balpres) impor ilegal di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebanyak 207 bal berisi pakaian bekas disita polisi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menyatakan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait penertiban pakaian bekas impor yang dapat mengganggu pasar domestik.
"Penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan TPPU. Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum," ujar Kombes Edy, Sabtu (15/11/2025).
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan bahwa langkah kepolisian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya penertiban masuknya barang bekas impor tanpa mematikan pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden meminta adanya substitusi produk lokal bagi pedagang thrifting.
"Saat melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, arahan Pak Presiden adalah memikirkan substitusi produk," katanya.
Bareskrim Polri Dukung 1.000% Purbaya Tindak Praktik Baju Bekas Impor Ilegal
Instruksi ini juga selaras dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa Polri akan terus konsisten menindak segala bentuk penyelundupan pakaian bekas impor.
"Saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat penyelundupan akan ditindak tegas," tegas Kapolri.
Penindakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polri meningkatkan pelayanan publik melalui kehadiran yang cepat, humanis, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta perlindungan bagi perekonomian nasional.
Pengungkapan kasus berawal setelah penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerima informasi masyarakat pada 12 November 2025, terkait adanya truk engkel bermuatan pakaian bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk dan mengamankan sopir bernama D.
Penyelidikan kemudian dikembangkan hingga Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana polisi mengamankan I selaku koordinator penerima barang. Berdasarkan keterangannya, diketahui masih ada dua truk lain yang sedang menuju Jakarta.
Tim selanjutnya bergerak ke Padalarang, Bandung Barat, dan berhasil mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang membawa total 184 bal pakaian bekas impor. Seluruh barang bukti beserta para saksi kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.
Polri Hormati Putusan MK Soal Larangan Anggota Aktif Duduki Jabatan Sipil
Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Saat ini Polri masih menunggu putusan resmi secara menyeluruh dari pengadilan.
"Tentunya kami akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.
Sandi menuturkan, jika nanti salinan resmi dari putusan MK itu sudah diterima, maka secara langsung akan disampaikan ke Kapolri. Meski demikian, pihaknya tetap akan mematuhi aturan tersebut.
"Kami akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan," terangnya.
Terkait penugasan anggota Polri di luar struktur internal institusi yang sudah berjalan, tentunya hal itu melalui mekanisme dengan izin langsung dari Kapolri.
"Mekanisme penugasan anggota yang ditempatkan di luar struktur kepolisian sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri," terangnya.
Sebelumnya, MK dalam sidang putusan mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
"Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis, 13 November 2025.
