Kadiv Humas ajak Kapolda dan Kapolres perkuat komunikasi publik
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengajak Kapolda dan Kapolres untuk memperkuat komunikasi publik serta meningkatkan layanan informasi agar kehadiran Polri semakin dirasakan masyarakat.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik yang baik adalah fondasi penting bagi Polri yang modern dan dipercaya masyarakat.
"Kebaikan polisi jangan ditutup-tutupi. Apa yang sudah dikerjakan anggota kita setiap hari harus sampai ke publik karena itulah bukti bahwa Polri hadir dan bekerja untuk masyarakat," katanya dalam acara Apel Kasatwil 2025, Bogor, Selasa, dilansir dari keterangan dikonfirmasi.
Kinerja kepolisian, kata dia, kini telah terdokumentasi melalui kanal resmi seperti Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) Media Hub dan Policetube yang menjadi sarana transparansi sekaligus memudahkan masyarakat dan media mengakses informasi.
Selain itu, Sandi juga mengajak seluruh satuan kewilayahan untuk membangun layanan informasi publik yang profesional melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu," ucapnya.
Jenderal polisi bintang dua itu juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap hoaks dan provokasi di ruang digital serta perlunya komunikasi publik yang disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pasca aksi agar narasi tidak dipenuhi rumor.
"Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak," ujarnya.
Pada akhir paparannya, ia mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres untuk menjadi penggerak utama transformasi komunikasi Polri.
"Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Dimanapun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar," ucapnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. (Beritasatu.com/Andrew Tito)
Fakta Sebenarnya! Polda Metro Tegaskan MAF Bukan Anak Propam, Mobil di Bogor Hasil Takeover Kredit
Kontroversi mengenai seorang pria yang mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro
Jaya dan menggunakan mobil yang diklaim sebagai barang bukti (BB) Polsek untuk berjalan-jalan di Mal BTM Bogor akhirnya menemui titik terang.
Polda Metro Jaya secara resmi buka suara meluruskan informasi yang terlanjur viral di media sosial, menegaskan bahwa klaim pria berinisial MAF tersebut adalah tidak benar.
Tepis Kabar Viral, Polda Metro Ungkap Fakta Sebenarnya
Insiden ini bermula dari video cekcok di area parkir antara MAF dengan sejumlah orang yang diduga debt collector. Dalam video yang diunggah oleh akun seperti @undercover.id, MAF secara lantang mengaku sebagai
anak Propam sekaligus menyebut mobil yang ia kendarai berstatus barang bukti pinjaman dari Polsek. Menanggapi kehebohan di ruang digital, Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombespol Bhudi Hermanto, segera memberikan klarifikasi resmi pada Minggu (23/11/2025).
1. Bantahan Klaim Anak Propam
Kombespol Bhudi Hermanto dengan tegas membantah pengakuan MAF. Ia memastikan bahwa MAF sama sekali
tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota Propam Polda Metro Jaya.
“Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi dan fakta. Yang pertama
adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota
Propam Polda Metro Jaya,” kata Bhudi dalam keterangannya.
2. Status Mobil: Bukan Barang Bukti Hukum
Selain membantah status keanggotaan keluarga MAF, Polda Metro Jaya juga meluruskan status mobil yang menjadi objek cekcok.
Mobil tersebut, yang sempat diklaim MAF sebagai “barang bukti Polsek” yang dipinjamkan, ternyata bukanlah barang bukti yang terikat dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Melainkan, kendaraan tersebut diduga kuat merupakan hasil dari takeover kredit.
MAF Berdalih Terpaksa Mengaku Karena Terintimidasi
Dalam laporan lanjutan, terungkap bahwa MAF memberikan alibi atas pengakuan bohongnya. Pria tersebut
mengaku terpaksa melontarkan klaim sebagai anak Propam dan menggunakan mobil BB karena merasa diintimidasi oleh debt collector yang mencegatnya di area parkir.
Tindakan MAF, yang kini diketahui sedang berada di Yogyakarta, jelas menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di masyarakat, serta merugikan citra institusi Polri.
Polda Metro Jaya Lakukan Pendalaman dan Pemanggilan
Hingga saat ini, petugas kepolisian sedang mendalami motif dan meminta keterangan dari MAF. Pihak Polda Metro Jaya ingin mempertanyakan maksud dan tujuan MAF menyampaikan klaim bohong tersebut di hadapan publik dan mengapa video pengakuannya sampai beredar luas.
“Kami akan mempertanyakan maksud dan tujuan menyampaikan pertanyaan tersebut
dari akun yang kami terima beredar di masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan
untuk meluruskan informasi, sehingga tidak bias di masyarakat,” tukas Bhudi.
Klarifikasi cepat dari Polda Metro Jaya ini diharapkan dapat meluruskan narasi yang bias di tengah masyarakat, sekaligus menggarisbawahi pentingnya verifikasi informasi sebelum beredar luas di media sosial.
Prestasi Polri: Divisi Humas Raih Nugraha Sakanti dari Presiden
Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini mengukir sejarah gemilang dengan menerima penghargaan bergengsi Nugraha Sakanti langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penganugerahan ini, yang diberikan bertepatan dengan Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, merupakan pengakuan tertinggi atas karya nyata, inovasi, dan dedikasi tinggi satuan kerja Polri yang telah memberikan manfaat signifikan bagi bangsa dan negara.
Simbol Pengakuan atas Dedikasi dan Inovasi
Penghargaan Nugraha Sakanti ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 TK Tahun 2025. Divisi Humas Polri, bersama enam satuan kerja (Satker) lainnya di jajaran Polri, dinilai berhasil menjalankan transformasi dan inovasi, terutama dalam memperkuat komunikasi publik dan menjunjung tinggi transparansi informasi.
Pencapaian ini menjadi penegasan bahwa Divisi Humas telah berhasil membangun jembatan komunikasi yang efektif antara institusi Polri dan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Sandi Nugroho sebagai Kadiv Humas Polri, divisi ini terus berupaya merealisasikan konsep "Polri yang Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dalam setiap langkahnya.
Strategi Komunikasi Menuju Indonesia Emas 2045
Penerimaan Nugraha Sakanti bukan hanya sebatas perayaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik. Divisi Humas Polri berkomitmen untuk:
Menjunjung Transparansi: Menyajikan informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya kepada publik.
Menebar Kebaikan: Mengedukasi masyarakat mengenai program dan capaian Polri.
Mewujudkan Asta Cita: Mendukung program pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan keamanan dan kesejahteraan.
Penghargaan ini menjadi kado spesial yang menandai keberhasilan Divisi Humas dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital, di mana kecepatan dan akurasi informasi menjadi kunci. Ini adalah cerminan dari dedikasi Polri untuk selalu terbuka terhadap kritik dan saran, menjadikannya energi untuk pembenahan yang berkelanjutan.
Divisi Humas Polri telah membuktikan bahwa komunikasi yang efektif adalah pilar penting dalam mewujudkan sosok Polri yang lebih dekat, humanis, dan melayani masyarakat.
Survei RPI: 79,8 Kinerja Penegak Hukum Di Indonesia Polisi Dinilai Terbaik
Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 79,8 persen, menurut hasil survei nasional Rumah Politik Indonesia (RPI). Temuan ini menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian masyarakat. Direktur RPI Fernando Emas menjelaskan bahwa publik memberikan apresiasi tertinggi karena Polri dinilai memiliki jangkauan dan struktur organisasi yang memadai. “Sebanyak 19,3 persen responden menyebut faktor jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebagai alasan utama,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yjEIzoNyyzQ[/embed]
Selain itu, modernisasi teknologi kepolisian menjadi alasan kedua terbesar dengan 18,1 persen, disusul kolaborasi antarlembaga 14,5 persen, serta peningkatan kualitas SDM 11,9 persen. Publik juga menilai positif respons cepat Polri terhadap kejahatan (11,2 persen), reformasi birokrasi dan pelayanan publik (9,8 persen), serta keberhasilan mengungkap kasus besar (9,1 persen). Sementara 6,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Fernando menilai bahwa meski lembaga penegak hukum tengah menjadi sorotan, masyarakat masih menaruh harapan kuat terhadap agenda pemantapan supremasi hukum. Ia menegaskan bahwa proses reformasi yang dijalankan Polri melalui Tim Transformasi Reformasi berjalan sejalan dengan Komite Percepatan Reformasi yang dibentuk Presiden.
“Tidak ada resistensi dari Polri terhadap tuntutan publik. Ini langkah yang patut diapresiasi,” kata Fernando. Dalam survei yang sama, RPI juga mengukur tingkat kepercayaan terhadap lintas lembaga penegak hukum. Polri memperoleh 20,5 persen, bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung yang meraih 19,9 persen. Di bawahnya, Mahkamah Agung mencatat 18,5 persen, Komisi Yudisial 16,5 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi 12,9 persen, dan Mahkamah Konstitusi 9,5 persen. Sebanyak 2,2 persen responden tidak memberikan jawaban. Diketahui, Survei RPI dilakukan pada 9–15 November 2025 terhadap 1.280 responden berusia minimal 17 tahun dari 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho mengatakan pembentukan tim pokja tersebut merupakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai rapat bersama pejabat utama Polri pada Senin (17/11) pagi.
“Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapatkan arahan dari Bapak Kapolri, berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut,” katanya.
Dia menjelaskan tim pokja tersebut dibentuk agar tidak terjadi multitafsir atas putusan Mahkamah. Hal itu mengingat putusan MK tersebut juga berkaitan dengan kementerian/lembaga lainnya.
Kapolri memerintahkan jajaran untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Pokja, kata Sandi, akan bekerja secara maraton untuk mendapatkan formulasi yang paling tepat dan tidak menimbulkan polemik.
Dari laporan pokja nantinya, Kapolri akan membuat keputusan mengenai langkah yang akan dilakukan, termasuk perihal apakah Polri akan menarik personel aktif yang saat ini menjabat di luar kepolisian.
“Nanti Bapak Kapolri akan mendapatkan laporan khusus dari tim pokja tersebut tentang apa yang akan dikerjakan oleh Polri, itu terkait dengan yang sudah berada di luar struktur maupun yang akan berdinas di kementerian/lembaga, baik karena permintaan dari kementerian/lembaga tersebut maupun karena pembinaan karier,” katanya.
Terlepas dari itu, Sandi mengatakan penugasan anggota Polri di luar kepolisian selama ini telah berdasarkan mekanisme perundang-undangan.
Sandi menambahkan tim pokja diharapkan dapat bekerja secepat-cepatnya.
“Kita berpacu dengan waktu untuk secepat-cepatnya sehingga semua hal bisa terselesaikan dan khususnya bahwa konsentrasi kita adalah sama-sama membangun bangsa ini untuk lebih maju ke depan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan semua komponen bangsa, termasuk dengan kementerian/lembaga,” katanya.
Sebelumnya, MK menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Kamis (14/11), menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.
“Menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.
MK dalam hal ini mengabulkan permohonan advokat Syamsul Jahidin dan mahasiswa Christian Adrianus Sihite untuk seluruhnya. Adapun para pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan secara substansial, Pasal 28 ayat (3) UU Polri sejatinya menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.
Artinya, kata Ridwan, jika dipahami dan dimaknai secara saksama, “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.
Namun, Mahkamah menelaah, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri ternyata sama sekali tidak memperjelas norma batang tubuh sehingga menyebabkan ketidakjelasan norma.
“Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian,” ucap Ridwan.
