Pelayanan Humanis dan Ramah Urus BPKB di Ditlantas Polda Metro Tuai Pujian Warga
Pelayanan cepat. murah senyum yang diberikan petugas dan tidak bertele-tele dalam pengurusan BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menuai pujiam dari warga masyarakat yang melakukan pengurusan digedung biru, Kamis (4/12).
Sapah warga bernama Romi mengaku, dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor miliknya dilayani petugas dengan cepat.
“Alhamdulillah hari ini saya sedang proses balik nama dan sudah selesai. Pelayanan sekarang lebih baik dan lebih cepat. Menurut saya sudah bagus, jadi tidak ada saran lagi,” kata Romi.
Sementara itu, Perwira Administrasi Seksi BPKB Iptu Sunarti mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem yang semakin modern, transparan, dan humanis.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat, tepat, dan humanis. Seluruh proses kini sudah berbasis digital, mulai dari verifikasi dokumen, antrean elektronik, hingga pembayaran biaya administrasi,” kata Sunarti.
Menurutnya, dalam pengurusan BPKB dilakukan secara terintegrasi. Dimana, pemohon cukup menyiapkan persyaratan, melakukan verifikasi awal, mengisi data melalui e-form, dan menyelesaikan pembayaran sesuai tarif PNBP di loket bank BRI yang tersedia.
Pemohon juga dapat memantau langsung data kendaraan dan identitas pada layar monitor sebelum menunggu jadwal pengambilan BPKB.
Dengan layanan yang semakin modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Ditlantas Polda Metro Jaya terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terpercaya bagi seluruh pemohon. LN-SAP
Sapah warga bernama Romi mengaku, dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor miliknya dilayani petugas dengan cepat.
FWP: Polda Metro Jaya dan PWI Jaya Kolaborasi Gelar UKW pada 15–16 Desember 2025
JAKARTA – Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15–16 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme jurnalis yang bertugas meliput aktivitas kepolisian, sekaligus menindaklanjuti instruksi langsung Kapolri.
Koordinasi pelaksanaan UKW digelar di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Rabu (3/12). Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, serta Ketua FWP Achmad Faruk.
Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Polda Metro Jaya memberikan dukungan penuh agar standar kompetensi wartawan yang bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin terverifikasi dan profesional. Menurutnya, UKW merupakan implementasi nyata dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” ujar Budi.
Sebelumnya, Kapolri menyampaikan dukungannya pada program UKW saat menghadiri peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, Minggu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri tampak berdiskusi serius dengan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir terkait peningkatan kualitas jurnalisme nasional.
Budi menambahkan, pelaksanaan UKW bukan semata kegiatan administrasi, tetapi langkah strategis memastikan setiap wartawan memiliki kemampuan profesional, memahami etika kerja, serta mampu menyajikan informasi yang akurat kepada publik.
“UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo menegaskan pihaknya segera memulai proses teknis pelaksanaan, mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.
Budi berharap UKW bersama Polda Metro Jaya dan FWP dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem jurnalisme yang kredibel, khususnya bagi wartawan yang meliput bidang kepolisian.
Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah nyata meningkatkan profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas informasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa laporan dari warga menjadi kunci penanganan cepat itu. Menurutnya, kedua korban awalnya baru mendarat di Terminal 2F Soetta lalu menumpangi mobil Toyota Avanza. Namun di perjalanan, mereka diminta membayar ongkos hingga Rp 780 ribu dan pintu kendaraan dikunci untuk memaksa korban menuruti permintaan tersebut. “Dengan laporan cepat, petugas dapat langsung bergerak dan mengamankan korban" ujarnya pada Rabu (3/12/2025).
Merespons informasi yang diterima, Tim Patroli Jaga Jakarta Regu C yang dipimpin Aipda Khoirul Setyawan segera melakukan pencarian berdasarkan ciri kendaraan. Dalam waktu singkat, petugas menemukan kendaraan beserta pelaku dan korban di kawasan Jalan Enggano. Penangkapan berlangsung cepat dan tanpa perlawanan.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian menghadirkan rasa aman di wilayahnya. Ia memastikan, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secepat mungkin agar pelaku kejahatan jalanan tidak memiliki ruang untuk beraksi. “Kami tidak akan memberi celah bagi pelaku yang mencoba merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam penindakan itu, polisi menyita satu unit Avanza warna hitam metalik, uang tunai, ponsel, kartu identitas, serta sepasang pelat nomor berbeda. Dua pelaku juga dinyatakan positif amphetamine dan methamphetamine berdasarkan tes urine awal. Seluruh terduga pelaku telah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor melalui layanan 110 apabila melihat tindakan mencurigakan, karena respons cepat dapat menyelamatkan keselamatan warga.
a
Jakarta – Polda Metro Jaya menurunkan 2.029 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dalam rangka kunjungan resmi Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok atau Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Yang Mulia Wang, di Jakarta pada 3–4 Desember 2025.
Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pelayanan pengamanan dilaksanakan secara terpadu untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan aman, tertib, dan lancar.
“Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi tamu negara. Lebih dari dua ribu personel kami kerahkan, bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan selama rombongan berada di Jakarta,” ujar Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Rabu (03/12/25).
Budi menambahkan, ada 74 Delegasi yang akan hadir, diantaranya Delegasi inti, staff pendamping, pengamanan media dan air crew. Seluruh lokasi kegiatan menjadi fokus pelayanan, mulai dari Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Hotel Shangri-La, Gedung DPR/MPR/DPD RI, Hutan Kota Plataran GBK, hingga Istana Merdeka. Selain itu, rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan selama pergerakan rombongan.
“Kami telah melakukan langkah deteksi dini, sterilisasi lokasi kegiatan, dan peningkatan patroli. Kesiapsiagaan penegakan hukum juga kami utamakan untuk mengantisipasi berbagai gangguan keamanan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi meminta dukungan masyarakat agar turut menjaga suasana kondusif selama rangkaian kegiatan berlangsung. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila aktivitas masyarakat sempat terganggu.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Apabila terdapat penyesuaian lalu lintas atau sedikit hambatan selama pergerakan rombongan, kami mohon maaf sebesar‑besarnya. Semua dilakukan demi kelancaran agenda kenegaraan,” ujar Budi.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah Ibu Kota.
“Bila melihat atau mengalami hal yang berpotensi mengganggu keamanan, silakan segera hubungi Call Center Polri 110. Layanan ini gratis dan aktif 24 jam,” tambahnya.
Polda Metro Jaya berharap pelayanan kunjungan ini dapat memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang aman, ramah, dan menjunjung tinggi hubungan persahabatan internasional, termasuk dengan Tiongkok.
“Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZVCUjAYngpc[/embed]
Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.
Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.
“Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.
Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.
Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.
“Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.
Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.
Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.
“Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.
Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.
Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.
