Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
"Janji Jokowi untuk merampingkan kabinet atau restrukturisasi postur kabinet dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan kementerian akhirnya gagal. Jokowi hanya berhasil di tingkat wacana saja, namun pada praktiknya nol besar," kata pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2014) siang.
Kegagalan ini, kata Pangi, tak bisa dilepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Dia mencurigai, mulai dari elite parpol pendukung hingga wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, mempunyai kepentingan terhadap jatah kursi menteri untuk parpol.
"Seperti yang kita tahu, JK dari awal kan kita sama-sama tahu dia enggak menginginkan restrukturisasi postur kabinet. Padahal publik sudah berharap Jokowi mampu melakukan lompatan yang dasyat dibandingkan dengan kabinet sebelumnya," ujar Peneliti Nusantara Institute ini.
"Saya sendiri sudah berharap gebrakan dan sepak terjang Jokowi merampingkan kabinet kisaran sampai 27 kementerian. Namun wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri," tambahnya.
Pangi berharap, janji Jokowi yang mewajibkan anggota parpol melepas jabatannya benar-benar dapat diterapkan. Dengan melepaskan jabatan struktural, Pangi meyakini setidaknya kinerja anggota parpol akan lebih maksimal.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.
Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.
Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.
Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan di lain waktu
Kegagalan ini, kata Pangi, tak bisa dilepaskan dari orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Dia mencurigai, mulai dari elite parpol pendukung hingga wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, mempunyai kepentingan terhadap jatah kursi menteri untuk parpol.
"Seperti yang kita tahu, JK dari awal kan kita sama-sama tahu dia enggak menginginkan restrukturisasi postur kabinet. Padahal publik sudah berharap Jokowi mampu melakukan lompatan yang dasyat dibandingkan dengan kabinet sebelumnya," ujar Peneliti Nusantara Institute ini.
"Saya sendiri sudah berharap gebrakan dan sepak terjang Jokowi merampingkan kabinet kisaran sampai 27 kementerian. Namun wacana itu dinodai oleh kepentingan elite itu sendiri," tambahnya.
Pangi berharap, janji Jokowi yang mewajibkan anggota parpol melepas jabatannya benar-benar dapat diterapkan. Dengan melepaskan jabatan struktural, Pangi meyakini setidaknya kinerja anggota parpol akan lebih maksimal.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.
Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.
Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.
Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan di lain waktu
0 comments:
Post a Comment