Bentrokan Antara Pendukung Calon Walikota Dan POLRI, Simulasi Pengamanan Pemilihan Walikota

Tanjungpinang – Kericuhan terjadi antara Pasukan Huru Hara (PHH) Polres Tanjungpinang dengan massa salah satu Pendukung Calon Walikota pada hari sabtu (12/8) pagi di Lapangan Pamedan Tanjungpinang.

Kerusuhan terjadi akibat massa merasa ada kecurangan dalam kegiatan pencoblosan disalah satu TPS di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini diperparah dengan lamban nya petugas TPS dalam menanggapi keinginan klarifikasi salah satu massa pendukung sehingga terjadi kericuhan.

Petugas kepolisian yang mengamankan di TPS berusaha menenangkan massa pendukung salah satu Calon Walikota yang tersulut emosi namun massa semakin tidak terkendali. Melihat eskalasi massa semakin meningkat, petugas kepolisian di TPS tersebut melaporkan ke Polres Tanjungpinang untuk meminta bantuan penebalan guna menghadapi massa.

Mendapat laporan tersebut, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH langsung memerintahkan PHH Polres Tanjungpinang untuk melakukan penebalan. Selang tidak berapa lama, PHH Polres Tanjungpinang tiba di TPS dan melakukan negoisasi dengan massa pendukung salah satu calon walikota namun massa tetap tidak terkendali.

Melihat massa yang semakin brutal, Kapolres memeberikan peringatan untuk tidak melakukan hal yang anarkis, namun massa tidak mengindahkan himbauan yang disampaikan, tindakan tegas langsung di ambil dengan menggerakkan pasukan PHH dan Brimob untuk membubarkan massa.

Ini merupakan rangkaian kegiatan simulasi Sispam Kota yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang dalam menghadapi Pemilihan Walikota yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang.

Dalam wawancara terhadap beberapa media, Kapolres Tanjungpinang yang didampingi Wakapolres menjelaskan , simulasi Sispam Kota yang diperagakan tadi untuk menghadapi Pemilu Kepala Daerah ( Pilkada ) tahun depan.

Simulasi ini merupakan keadaan yang akan terjadi apabila salah satu massa pendukung tidak menerima akan keputusan yang sudah dilakukan baik dari TPS, PPS, PPK, maupun KPUD, terangnya.

Polres juga akan mendata kembali tempat yang dianggap rawan dalam Pilkada mendatang, berdasarkan data kerawanan dalam Pilgub 2015 terdapat tiga titik rawan, namun Polres akan tetap mendata kembali tempat kerawanan yang ada, pungkasnya.

from DETIK INDONESIA NEWS http://ift.tt/2vOzTE5
via IFTTT